Politik Transaksional

Canang telah ditabuh menggemakan tahun 2013 sebagai tahun politik. Partai-partai politik begitu bergairah berlomba berstrategi dan bermanuver ancang-ancang meraih kemenangan di pemilu legislatif tahun 2014. Gairah yang paradoks dengan realitas respon masyarakat yang makin skeptis terhadap partai politik.

“Mau tahun politik kek, mau tahun polayam kek, nggak bikin kenyang perut lapar,” sungut Karyo.

“Iya ya, Lik? Tapi partisipasi masyarakat kan penting. Sebab melalui pemilu itu bagaimana corak arah kebijakan negara ke depan ditentukan. Makanya rakyat harus memilih siapa yang dianggap mampu menjadi saluran aspirasi,” tanggap Kampret.

“Memilih itu kalau ada alternatif, Pret,” sergah Lik Karyo.

“Lho. Ada sebelas partai politik gitu kok bilang nggak ada alternatif?” jawab Kampret.

“Hanya sebelas nama partai politik!” tegas Lik Karyo.

Dipikir-pikir benar juga ungkapan Lik Karyo. Ada sebelas partai politik yang menyematkan label ideologis berbeda. Ironisnya kharakternya sama. Perilakunya sama. Orang bilang, semua hanyalah “oligarkhi politik bersenyawa dengan pemburu rente”. Kita memang punya banyak partai politik, tapi bukan wahana perjuangan aspirasi rakyat melainkan sebatas wadah gerombolan-gerombolan orang yang haus kekuasaan dan kekayaan. Masih mendingan beberapa putaran pemilu yang lalu, partai sedikit malu-malu jual formulir. Sekarang sudah parah. Jual formulir secara terbuka bahkan pakai iklan segala.

Apa muara tugas utama partai politik itu sebenarnya? Partai adalah infrastruktur negara yang bertugas kaderisasi pemimpin. Mengacu tugas itu semestinya jelang pemilu partai politik membuka pintu untuk menawarkan kader-kader ideologis unggulannya agar dilihat, dipelajari, dicermati, kemudian dipilih oleh rakyat. Tetapi apa yang sekarang terjadi? Partai politik sibuk membuka pintu bukan untuk menawarkan kader terbaiknya, melainkan membuka pintu untuk menjual formulir kandidasi bagi yang berminat.

Perilaku partai semacam itu semakin menguatkan gejala politik transaksional. Orang begitu mudah masuk menjadi anggota partai dan diusung sebagai calon untuk jabatan politik tertentu tanpa harus berbekal ideologi dan konsep pikiran, cukup hanya berbekal potensi finansial.

“Lihat figur bos media yang barusan menghiasi halaman koran dan layar kaca. Baru semenit di satu partai karena merasa tak cocok lantas begitu mudahnya meloncat ke partai lain dan menduduki posisi penting. Apa yang membuatnya begitu mudah? Kekuatan ideologinya? Kecanggihan konsep-konsep pikirannya?” tanya Lik Karyo.

“Ya saya nggak tahu, Lik,” tanggap Kampret.

Kampret, juga kebanyakan masyarakat yang lain, tidak akan tahu pasti selain hanya bisa meraba-raba. Sebab kebanyakan figur yang menjadi kutu loncat ketika ditanya jawabnya senada: “perbedaan prinsip”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan prinsip yang seperti apa.

Mengapa tidak ada penjelasan? Apakah perbedaan pandangan politik kalau memang penting untuk bangsa-negara tabu untuk dibuka? Lantas bagaimana rakyat tahu bahwa orang-orang itu punya konsep pikiran yang layak didukung? Karena memang penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia jauh dari tradisi perang konsep dan pikiran. Partai semestinya menawarkan ideologi dan pikiran untuk diperjuangkan bersama dengan seluruh anggota dan konstituennya guna mencapai cita-cita bersama.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2008, tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian partai politik memiliki peran yang sangat vital dalam proses pendidikan politik bagi rakyat. Merujuk pada undang-undang tentang parpol, terdapat tiga orientasi pendidikan politik. Pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun, pada kenyataannya banyak partai politik yang tidak menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Jangankan pendidikan politik ke rakyat, ke anggota atau kadernya sendiri saja tidak ada sistem dan mekanisme yang merepresentasikan upaya pendidikan politik. Partai kemudian miskin kader unggulan. Maka tak aneh jika jelang pemilu partai bukannya menawarkan kader unggulannya beserta konsep pikiranya, melainkan jual formulir kandidasi.

“Parah! Benar-benar parah! Berarti pemilu mendatang rakyat tidak hanya memilih kucing di dalam karung, tapi memilih kucing dalam karung di tempat gelap. Salah-salah si kucing yang kita pilih mencakar tubuh kita kemudian meloncat minggat tanpa kita ketahui ke mana larinya,” cetus Kampret.

Jlitheng Suparman

Dalang Wayang Kampung Sebelah dan Wayang Climen