NKRI DAN BANJIR

Tulisan ini telah dimuat di sub rubrik Lincak Solopos

Sejumlah wilayah di Indonesia semakin tidak bisa lepas dari siklus tahunan, banjir! Dan semakin banyak warga masyarakat menderita karenanya. Walau konon pemerintah pusat dan daerah telah mengantisipasi dengan berbagai program penanggulangan, namun ancaman bencana akibat curah hujan itu bukan makin surut malah terlihat makin mencemaskan.

“Itu akibat kita sekarang makin melupakan NKRI,” celetuk Kampret.

“Weitssss! “Dewa mabuk” kita ngelindur. Di negara ini memang orang bebas berpendapat, Pret. Tapi kalau kamu sedang mabuk ya sebaiknya diam, ketimbang bicara tapi ngawur,” ejek Lik Karyo menanggapi ucapan Kampret.

“Ada hubungan apa antara banjir dan NKRI?” lanjut Lik Karyo

“Mau bilang saya mabuk, silahkan, Lik. Coba lihat dampak otonomi daerah. Pertama, penghayatan semangat NKRI yang bermakna komitmen membangun wahana sejahtera bersama raib. Kedua, semangat egosentrisme wilayah makin kental mewarnai pembangunan setiap daerah kabupaten-kota maupun propinsi. Kondisi itulah yang menjadi biang masalah banjir tak teratasi” jawab Kampret.

“Terus apa pasal hubungannya sama banjir?” desak Lik Karyo.

Pasalnya, NKRI selama ini sebatas dimaknai secara geografis. Padahal amanat NKRI lebih dari itu, yakni komitmen seluruh elemen bangsa membentuk batas wilayah tinggal guna mengelola tujuan bersama dalam melepaskan diri dari jeratan imperialisme dan mencapai hidup sejahtera secara adil dan merata. Negara bertanggung jawab mewujudkan amanat tersebut. Namun ternyata negara tidak mampu mengawal amanat itu. Maka yang berkembang kemudian adalah hubungan antara elitis dan rakyat bukan hubungan sinergis, melainkan hubungan imperialistik. Realitas hubungan imperialistik itulah yang membuat kita sulit menemukan kebijakan pemerintah yang benar-benar pro rakyat dan pro lingkungan, karena memang lebih banyak kebijakan yang bertujuan memperlebar ruang keserakahan elitis.

Keserakahan elitis hanya melahirkan kebijakan pembangunan jangka pendek dan berorientasi kepada kepentingannya sendiri selama menjabat lima tahun. Dengan begitu jangan harap ada kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan bersama dan jangka panjang, termasuk penanganan penanggulangan banjir di suatu wilayah. Walau setiap daerah membuat RTRW, namun kebanyakan hanya sebagai dokumen penghias kantor, tak pernah dibuka apalagi ditaati. Secara empiris kita sering lihat pembangunan kawasan, infrastruktur jalan, dan sebagainya yang seringkali tak memperhatikan sistem drainase kota secara keseluruhan. Arogansi sektoral menguat lantaran kebijakan pembangunan itu sebatas dimaknai proyek pendulang finansial, bukan bagian dari menjawab kebutuhan dan atau memecahkan persoalan. Akibatnya seringkali kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh satu pemimpin tidak berkesinambungan dengan kebijakan pemimpin sebelumnya. Masing-masing berjalan menurut kehendaknya sendiri. Itulah mengapa di Indonesia muncul kecenderungan di mana pembangunan kota semakin maju, ancaman banjir semakin besar. Karena RTRW sebagai blue print yang di dalamnya terdapat sistem drainase kota, tidak diperhatikan bahkan cenderung dilanggar.

Kemudian, otonomi daerah berdampak mengikis penghayatan semangat NKRI. Semangat egosentrisme wilayah makin kental mewarnai kebijakan pembangunan setiap daerah kabupaten-kota maupun propinsi. Alhasil kebijakan pembangunan daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak nyambung. Ketidaknyambungan kebijakan pembangunan antar daerah tersebut termasuk dalam hal penanganan sumber masalah banjir.

Selain buruknya sistem drainase kota, penyebab utama banjir kebanyakan adalah kondisi sungai yang tidak mampu lagi menampung volume air curah hujan. Kegagalan penanganan revitalisasi sungai-sungai besar selama ini lebih disebabkan oleh sulitnya koordinasi guna membangun sinergi antar daerah DAS. Kesulitan koordinasi tersebut akar persoalannya tiada lain kebijakan otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih besar kepada kepala daerah dalam mengelola potensi wilayah dan pembangunan. Dampak yang tidak disadari adalah berkembangnya arogansi sektoral dan egosentrisme wilayah. Hal itu jelas menyulitkan upaya untuk membawa kepala daerah-kepala daerah duduk bersama membangun sinergi.

“Maka otda memunculkan jargon “raja-raja kecil” untuk menggambarkan besarnya kewenangan kepala daerah, terutama bupati-walikota, yang tidak mudah dikontrol oleh otoritas pemerintahan pusat,” jelas Kampret.

“Berarti kepala daerah bebas berjalan sendiri-sendiri?” tanya Lik Karyo.

“Begitulah faktanya,” tegas Kampret.

“Waduh! Bisa-bisa bukan hanya Jakarta, Solo atau daerah-daerah lain yang tenggelam, lama-lama Indonesia juga bisa tenggelam, Pret!” cetus Lik Karyo.

“Maka bersiap-siaplah belajar berenang, Lik,” jawab kampret sambil berjalan menuju parkiran. 

Jlitheng Suparman

Dalang Wayang Kampung Sebelah dan Wayang Climen