Gendot Dekanipa

Pemegang alat musik Saxophone di Wayang Kampung Sebelah ini lahir di Sukoharjo 29 Oktober 1980. Ia teraliri darah seni dari sang ayah yang entertainer kondang di kawasan Surakarta. Dari kiprah sang ayah itulah ia sejak kecil sedemikian akrab dengan beragam jenis musik, seperti: pop, keroncong, dangdut, dan sebagainya. Minatnya terhadap musik kembangkan dengan menempuh pendidikan di SMM Yogyakarta lulus tahung 2000, kemudian dilanjutkan di Program Studi Ethnomusikologi ISI Surakarta yang diselesaikannya pada tahun 2008 dengan memperoleh gelar Sarjana Seni.

Bakat dan minatnya terhadap musik tak ingin dinikmatinya sendiri, ia berhasrat menjadi guru agar dapat mentransfer ilmu pengetahuan musikalnya ke masyarakat, khususnya generasi muda peminat musik. Untuk itu ia lantas menempuh pendidikan Akta IV di UTP Surakarta (2009) yang kemudian menjadi bekal penting baginya sehingga berhasil tercatat sebagai guru seni musik di SMK Negeri 8 Surakarta sampai saat ini.

Eksistensinya di bidang musik diperlihatkan melalui berbagai aktivitas, antar lain: sebagai pendiri grup band Baby Doll Yogyakarta, 1998-2001; bergabung dengan Orkes PML (Pusat Musik Liturgy) Yogyakarta, 1999-2000; bergabung dengan band Samalona Surakarta, 2001; dan memperkuat kelompok musik perkusi Etno Ansamble Surakarta, 2001-2011.

Yayat Suheryatna

Pria kelahiran Banyumas 30 Juli 1960 ini memang teraliri darah seni dari kakeknya yang sekaligus guru belajar karawitan baginya sejak kecil. Sejak awal memang wawasan estetiknya tak hanya terpagari di ranah seni tradisional. Naluri kreatifnya mulai meliar ketika di tahun 1976 bersama-sama dengan rekan seusianya di kampung sudah mengolaborasikan gamelan dan musik kombo band. Bakat kreatifnya dikembangkan dengan menempuh jalur pendidikan formal di Jurusan Seni Karawitan ASKI Surakarta yang diselesaikannya di tahun 1985 dengan meraih gelar Sarjana Karawitan.

Musisi dan pencipta lagu ini lintasan kiprah kreatifnya menjangkau wilayah dalam dan luar negeri. Sederetan pengalaman dia yang benar-benar menunjukkan kapasitasnya, antara lain: menjadi pemusik Teater Gapit Surakarta 1980-1990-an; medirikan grup musik Golden Water 1991; memperkenalkan gamelan Jawa kepada masyarakat Norwegia bersama KBRI Oslo 1994; mengajar gamelan Jawa di Rikkskonsertene Norwegia 1995; mengikuti Rendez Vouz or Art, Chiang Mai, Thailand 1997; mengikuti Pacific Music Festival, Sapporo, Jepang 1999; bekerjasama dengan komunitas Eurythmie Mobile Stuttgart Jerman 1999; menjadi salah satu pendiri Wayang Kampung Sebelah 2000, workshop Musik Dayak Barongtongkok Kab. Kutai Barat Kaltim 2002; menjadi pemusik tari "Aceh Bersimbah Darah" karya Deddy Luthan 2004; menjadi pemusik Sobrat, Bengkel Teater Rendra, Jakarta 2005; menjadi pemusik Teatrikalisasi Puisi "Suluk Hijau" karya W.S. Rendra, Jakarta 2008.

Kini di Wayang Kampung Sebelah selain sebagai pemegang alat musik Djimbe, ia memegang posisi pilar sebagai pencipta lagu dan penata iringan. Repertoar lagu (origin) iringan Wayang Kampung Sebelah yang nakal dan kritis adalah dominan karya pria yang akrab disapa Yayat ini.

Ki Jlitheng Suparman

Dalang kelahiran tahun 1966 ini belajar mendalang wayang kulit purwa kepada kakek dan pamannya di Ngadirojo, Wonogiri, sejak kelas 5 SD. Prestasinya mulai tampak saat menyabet juara II lomba dalang remaja se-Kabupaten Wonogiri di tahun 1979. Dalam mengembangkan bakatnya ia menempuh jalur pendidikan formal di Jurusan Seni Pedalangan SMKI Negeri Surakarta, lulus tahun 1986. Kemudian meneruskan jenjang pendidikannya di Jurusan Sastra Jawa Fakultas Sastra UNS Surakarta dan berhasil menyandang gelar Sarjana Sastra di tahun 1995. Di tahun yang sama saat dia diwisuda sarjana, dalang beristrikan teman sebangku kuliah bernama Sukamti itu berhasil meraih prestasi masuk Sepuluh Besar Dalang Unggulan pada Festival Greget Dalang yang diikuti oleh 50 dalang se-Indonesia. Kiprah dalang yang lahir di kota Solo ini tidak hanya berhenti di panggung pertunjukan. Menulis adalah salah satu kegemarannya. Tidak sedikit buah pena berbentuk cerpen, cerita wayang, geguritan dan artikel seni-budaya yang dimuat di berbagai mass media cetak. Selain itu, tidak sedikit pula komunitas masyarakat maupun kampus-kampus yang mengundangnya sebagai pembicara diskusi seni dan budaya.

Menurutnya, dalang bukan sebatas penghibur, lebih dari itu ia menempati posisi strategis sebagai agen pencerahan bagi masyarakat gayut dengan kompleksitas problematika kekinian. Melengkapi wawasan sosial-politiknya sekaligus terdorong oleh keinginan ambil bagian dalam menggelisahkan problematika bangsa-negara, sejak medio tahun 2009 ia bergabung dengan komunitas Pergerakan Kebangsaan. 

Kegelisahan terhadap kelambanan transformasi seni pertunjukan Wayang Kulit Purwa yang memperlebar kesenjangan komunikasi dengan publik, terutama generasi muda, maka di tahun 2001 bersama sekelompok seniman kota Solo membidani lahirnya genre seni pertunjukan wayang kulit baru berlabel Wayang Kampung Sebelah.

NKRI DAN BANJIR

Tulisan ini telah dimuat di sub rubrik Lincak Solopos

Sejumlah wilayah di Indonesia semakin tidak bisa lepas dari siklus tahunan, banjir! Dan semakin banyak warga masyarakat menderita karenanya. Walau konon pemerintah pusat dan daerah telah mengantisipasi dengan berbagai program penanggulangan, namun ancaman bencana akibat curah hujan itu bukan makin surut malah terlihat makin mencemaskan.

“Itu akibat kita sekarang makin melupakan NKRI,” celetuk Kampret.

“Weitssss! “Dewa mabuk” kita ngelindur. Di negara ini memang orang bebas berpendapat, Pret. Tapi kalau kamu sedang mabuk ya sebaiknya diam, ketimbang bicara tapi ngawur,” ejek Lik Karyo menanggapi ucapan Kampret.

“Ada hubungan apa antara banjir dan NKRI?” lanjut Lik Karyo

“Mau bilang saya mabuk, silahkan, Lik. Coba lihat dampak otonomi daerah. Pertama, penghayatan semangat NKRI yang bermakna komitmen membangun wahana sejahtera bersama raib. Kedua, semangat egosentrisme wilayah makin kental mewarnai pembangunan setiap daerah kabupaten-kota maupun propinsi. Kondisi itulah yang menjadi biang masalah banjir tak teratasi” jawab Kampret.

“Terus apa pasal hubungannya sama banjir?” desak Lik Karyo.

Pasalnya, NKRI selama ini sebatas dimaknai secara geografis. Padahal amanat NKRI lebih dari itu, yakni komitmen seluruh elemen bangsa membentuk batas wilayah tinggal guna mengelola tujuan bersama dalam melepaskan diri dari jeratan imperialisme dan mencapai hidup sejahtera secara adil dan merata. Negara bertanggung jawab mewujudkan amanat tersebut. Namun ternyata negara tidak mampu mengawal amanat itu. Maka yang berkembang kemudian adalah hubungan antara elitis dan rakyat bukan hubungan sinergis, melainkan hubungan imperialistik. Realitas hubungan imperialistik itulah yang membuat kita sulit menemukan kebijakan pemerintah yang benar-benar pro rakyat dan pro lingkungan, karena memang lebih banyak kebijakan yang bertujuan memperlebar ruang keserakahan elitis.

Keserakahan elitis hanya melahirkan kebijakan pembangunan jangka pendek dan berorientasi kepada kepentingannya sendiri selama menjabat lima tahun. Dengan begitu jangan harap ada kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan bersama dan jangka panjang, termasuk penanganan penanggulangan banjir di suatu wilayah. Walau setiap daerah membuat RTRW, namun kebanyakan hanya sebagai dokumen penghias kantor, tak pernah dibuka apalagi ditaati. Secara empiris kita sering lihat pembangunan kawasan, infrastruktur jalan, dan sebagainya yang seringkali tak memperhatikan sistem drainase kota secara keseluruhan. Arogansi sektoral menguat lantaran kebijakan pembangunan itu sebatas dimaknai proyek pendulang finansial, bukan bagian dari menjawab kebutuhan dan atau memecahkan persoalan. Akibatnya seringkali kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh satu pemimpin tidak berkesinambungan dengan kebijakan pemimpin sebelumnya. Masing-masing berjalan menurut kehendaknya sendiri. Itulah mengapa di Indonesia muncul kecenderungan di mana pembangunan kota semakin maju, ancaman banjir semakin besar. Karena RTRW sebagai blue print yang di dalamnya terdapat sistem drainase kota, tidak diperhatikan bahkan cenderung dilanggar.

Kemudian, otonomi daerah berdampak mengikis penghayatan semangat NKRI. Semangat egosentrisme wilayah makin kental mewarnai kebijakan pembangunan setiap daerah kabupaten-kota maupun propinsi. Alhasil kebijakan pembangunan daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak nyambung. Ketidaknyambungan kebijakan pembangunan antar daerah tersebut termasuk dalam hal penanganan sumber masalah banjir.

Selain buruknya sistem drainase kota, penyebab utama banjir kebanyakan adalah kondisi sungai yang tidak mampu lagi menampung volume air curah hujan. Kegagalan penanganan revitalisasi sungai-sungai besar selama ini lebih disebabkan oleh sulitnya koordinasi guna membangun sinergi antar daerah DAS. Kesulitan koordinasi tersebut akar persoalannya tiada lain kebijakan otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih besar kepada kepala daerah dalam mengelola potensi wilayah dan pembangunan. Dampak yang tidak disadari adalah berkembangnya arogansi sektoral dan egosentrisme wilayah. Hal itu jelas menyulitkan upaya untuk membawa kepala daerah-kepala daerah duduk bersama membangun sinergi.

“Maka otda memunculkan jargon “raja-raja kecil” untuk menggambarkan besarnya kewenangan kepala daerah, terutama bupati-walikota, yang tidak mudah dikontrol oleh otoritas pemerintahan pusat,” jelas Kampret.

“Berarti kepala daerah bebas berjalan sendiri-sendiri?” tanya Lik Karyo.

“Begitulah faktanya,” tegas Kampret.

“Waduh! Bisa-bisa bukan hanya Jakarta, Solo atau daerah-daerah lain yang tenggelam, lama-lama Indonesia juga bisa tenggelam, Pret!” cetus Lik Karyo.

“Maka bersiap-siaplah belajar berenang, Lik,” jawab kampret sambil berjalan menuju parkiran. 

Jlitheng Suparman

Dalang Wayang Kampung Sebelah dan Wayang Climen

NEGARA TIDAK PUNYA STRATEGI

Banyak kalangan menilai, bahwa dewasa ini negara tak mampu berbuat banyak mengatasi penderitaan yang dialami bangsa Indonesia, mulai dari kemiskinan, pengangguran, kemelut politik, konflik sosial, krisis ekonomi dan bencana alam yang kesemuanya mengancam keutuhan dan keselamatan NKRI.

Persoalan mendasar yang menjadi akar dari segudang permasalahan yang dihadapi bangsa ini tiada lain kemerosotan moral bangsa. Dekadensi moral yang dialami bangsa Indonesia belakangan tampak makin parah bahkan sudah mencapai pada titik nadir. Hampir seluruh bagian dari masyarakat Indonesia sudah tidak mau mengerti dan menjalani hal yang baik bagi bangsa dan negara.

Nasionalisme dan jiwa kebangsaan terkikis oleh kepentingan kelompok. Kebersamaan dan kegotong-royongan terkikis oleh semangat individualisme yang makin menebal. Keadilan dan kebenaran raib termakan kemunafikan. Lingkungan alam makin hancur oleh nafsu ketamakan.

Dekadensi moral bangsa tersebut berangkat dari ketidakmampuan negara atau pemerintahan mengawal eksistensi falsafah dan ideologi bangsa: Pancasila. Diawali sejak pemerintahan Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila sebagai ideologi represif. Di masa itu Pancasila dikhotbahkan, diindoktrinasikan, disakralkan, ditafsir-tunggalkan, dijadikan political hammer, dan ironisnya lagi tingkah laku para pejabat yang ke mana-mana menyuarakan Pancasila tidak memberikan teladan yang selaras dengan Pancasila. Citra Pancasila menjadi jeblok dan rakyat kebanyakan pun kemudian merasakan trauma ketika mendengar Pancasila karenanya. Padahal Pancasila tidak salah!

Pemerintahan-pemerintahan berikutnya yang seharusnya meluruskan persepsi maupun implementasi Pancasila yang keliru malah enggan menyebut-nyebut Pancasila dalam wacana politiknya. Hal itu menjadi tengara bahwa negara memang tidak lagi memiliki strategi politik dan strategi kebudayaan yang jelas dan tegas.

Strategi Politik
Pancasila sebagai strategi politik sesungguhnya merupakan solusi cerdas yang ditawarkan pendiri bangsa untuk mengatasi keragaman dan berbagai masalah dasar yang bisa timbul karenanya sehingga mengancam persatuan bangsa.

Sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Moh Yasir Alimi (Kompas, 11/3/2006), sekurang-kurangnya ada empat masalah dasar yang dijembatani Pancasila. Pertama, ketegangan yang bisa terjadi akibat keragaman agama, budaya, etnik, norma sosial dan bahasa. Kedua, soal hubungan mayoritas dan minoritas. Ketiga, soal posisi agama dan Tuhan dalam negara-bangsa. Keempat, soal relasi agama dan adat-istiadat yang menjadi identitas bangsa.

Sebagai strategi politik, Pancasila mempertemukan keanekaragaman poros agama, adat, dan norma sosial. Di sana sari pati agama paling dalam berdialog dan sepakat mendirikan negara-bangsa. Di sana identitas kesukuan: Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya terwakili. Di sana mayoritas tertampung, minoritas pun terlindungi.

Dengan berdasarkan Pancasila, maka demokrasi yang dikenal di Indonesia bukanlah demokrasi mayoritarian, melainkan demokrasi Pancasila. Di sana demokrasi mayoritarian diadopsi pada area tertentu dan digabungkan dengan perlindungan hak-hak minoritas.

Pancasila juga memberi arahan kepada kita, bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, sehingga agama dan Tuhan bukanlah konstitusi tertinggi. Maksudnya adalah Negara menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Oleh karenanya negara menganjurkan (mewajibkan) kepada warganya untuk bertuhan (beragama). Negara tidak mengarahkan warganya untuk memeluk satu agama tertentu, negara memberi kebebasan warganya untuk memeluk agama sesuai dengan pilihan keyakinan masing-masing. Dari pengertian tersebut maka dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan atau negara yang berketuhanan, tetapi bukan negara agama. Negara tidak mendasarkan diri pada hukum agama tertentu sebagai konstitusi tertinggi.

Adat-istiadat yang beragam pun dihormati dan diabadikan dalam semangat bhineka tunggal ika. Dalam Pancasila ada proses penggalian nilai dan identitas bangsa berdasar lanskap sosial, kultural dan religiusnya yang beragam. Religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadlian sosial yang menjiwai Pancasila oleh karenanya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Strategi Kebudayaan
Mutu kehidupan bangsa tidak layak diukur oleh tingkat kemakmuran material belaka. Mutu kehidupan akan meningkat terutama oleh kekayaan wawasan kultural. Kekayaan inilah yang selanjutnya akan menumbuhkan kesadaran identitas atau jati diri kita sebagai bangsa. Wawasan kultural yang canggih akan memperkokoh ketahanan kita menghadapi kegoyahan nilai dan sengketa norma oleh berbagai pengaruh budaya manca.

Untuk memperkaya dan memperluas wawasan kultural, pertama-tama kita harus tegak berdiri di atas matriks budaya kita sendiri, yaitu budaya Indonesia. Oleh karena itu eksistensi budaya harus terjamin keberlangsungannya.

Dalam Pancasila, adat-istiadat yang beraneka ragam dihormati dan diabadikan dalam semangat bhineka tunggal ika. Di sana terdapat proses penggalian nilai dan identitas bangsa berdasar lanskap sosial, kultural dan religiusitasnya yang beragam. Di sinilah letak Pancasila sebagai strategi kebudayaan, sebuah strategi dalam rangka menjaga stabilitas kebudayaan.

Muelder dalam bukunya “Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional” (1996) mengutarakan, bahwa sistem-sistem sosial yang kurang lebih stabil bercirikan suatu stabilitas kebudayaan, yaitu semua anggota masyarakat menerima nilai-nilai yang sama sebagai pedoman hidupnya. Pada masa sebelum pembangunan dimulai, dan terutama sampai pada permulaan abad ke dua puluh, Indonesia memiliki kontinuitas kebudayaan serupa itu. Sebagai misal, masyarakat golongan petani miskin menerima begitu saja kedudukan istimewa dari golongan atasan feudal, tradisi tidak menantang sistem sosial itu atau nilai-nilai dasarnya. Tetapi sejak permulaan abad ini, khususnya setelah kemerdekaan tercapai, maka keutuhan kebudayaan tersebut ditantang oleh nilai-nilai baru, yang sering diimpor dari luar negeri. Sekalipun demikian namun dapat dikatakan bahwa kebanyakan penduduk tetap berakar dalam kebudayaan tradisional, dan hanya lambat laun memberikan dimensi-dimensi baru bagi cara berpikirnya, tanpa merubah orientasi nilai-nilai lama secara efektif. Konflik-konflik timbul, karena elit di atas terasing dari akar kebudayaannya, karena pendidikan modern dan karena masuknya apa yang dinamakan nilai-nilai universal atau orientasi ideologis baru. Diskontinuitas kebudayaan timbul lagi dari proses pembangunan sendiri dan dari kemiskinan.

Dulu kaum elit cukup puas dengan menganggap dirinya sendiri jauh lebih tinggi dari pada orang-orang lain dan dekat pada Tuhan. Tetapi kini semuanya telah berubah. Kini golongan elit mengagumi segala yang datang dari dunia modern di luar negeri. Cara-cara tertentu dalam pergaulan ditiru dengan setia; demikian pula cara berpikir asing. Ini berlaku pula bagi mode, cara mengatur rumah, rekreasi dan sebagainya, sampai mencampurkan banyak kata-kata asing dalam bahasanya sendiri.

Warga golongan elit ini, terutama yang baru muncul, makin lupa akan latar belakang kebudayaannya, mereka tidak merasa bangga akan sejarah bangsanya sendiri atau sukses-suksesnya dalam bidang kebudayaan. Mereka merasa minder terhadap kebudayaan Barat yang dengan asyik mereka tiru. Kini para elit baru sedang sibuk memutuskan diri dengan akar-akar kebudayaannya sendiri dengan menjiplak kebudayaan Barat. Krisis identitas ini di tengah-tengah generasi muda yang dalam waktu dekat akan memimpin bangsa dan negaranya, berarti suatu bahaya besar di kemudian hari.

Ki Jlitheng Suparman
Dalang Wayang Kampung Sebelah dan Wayang Climen