Canang telah ditabuh
menggemakan tahun 2013 sebagai tahun politik. Partai-partai politik begitu
bergairah berlomba berstrategi dan bermanuver ancang-ancang meraih kemenangan
di pemilu legislatif tahun 2014. Gairah yang paradoks dengan realitas respon
masyarakat yang makin skeptis terhadap partai politik.
“Mau tahun politik kek,
mau tahun polayam kek, nggak bikin kenyang perut lapar,” sungut Karyo.
“Iya ya, Lik? Tapi
partisipasi masyarakat kan penting. Sebab melalui pemilu itu bagaimana corak
arah kebijakan negara ke depan ditentukan. Makanya rakyat harus memilih siapa
yang dianggap mampu menjadi saluran aspirasi,” tanggap Kampret.
“Memilih itu kalau ada
alternatif, Pret,” sergah Lik Karyo.
“Lho. Ada sebelas
partai politik gitu kok bilang nggak ada alternatif?” jawab Kampret.
“Hanya sebelas nama
partai politik!” tegas Lik Karyo.
Dipikir-pikir benar
juga ungkapan Lik Karyo. Ada sebelas partai politik yang menyematkan label
ideologis berbeda. Ironisnya kharakternya sama. Perilakunya sama. Orang bilang,
semua hanyalah “oligarkhi politik bersenyawa dengan pemburu rente”. Kita memang
punya banyak partai politik, tapi bukan wahana perjuangan aspirasi rakyat
melainkan sebatas wadah gerombolan-gerombolan orang yang haus kekuasaan dan
kekayaan. Masih mendingan beberapa putaran pemilu yang lalu, partai sedikit
malu-malu jual formulir. Sekarang sudah parah. Jual formulir secara terbuka
bahkan pakai iklan segala.
Apa muara tugas utama
partai politik itu sebenarnya? Partai adalah infrastruktur negara yang bertugas
kaderisasi pemimpin. Mengacu tugas itu semestinya jelang pemilu partai politik
membuka pintu untuk menawarkan kader-kader ideologis unggulannya agar dilihat,
dipelajari, dicermati, kemudian dipilih oleh rakyat. Tetapi apa yang sekarang
terjadi? Partai politik sibuk membuka pintu bukan untuk menawarkan kader
terbaiknya, melainkan membuka pintu untuk menjual formulir kandidasi bagi yang
berminat.
Perilaku partai semacam
itu semakin menguatkan gejala politik transaksional. Orang begitu mudah masuk
menjadi anggota partai dan diusung sebagai calon untuk jabatan politik tertentu
tanpa harus berbekal ideologi dan konsep pikiran, cukup hanya berbekal potensi
finansial.
“Lihat figur bos media
yang barusan menghiasi halaman koran dan layar kaca. Baru semenit di satu
partai karena merasa tak cocok lantas begitu mudahnya meloncat ke partai lain
dan menduduki posisi penting. Apa yang membuatnya begitu mudah? Kekuatan
ideologinya? Kecanggihan konsep-konsep pikirannya?” tanya Lik Karyo.
“Ya saya nggak tahu,
Lik,” tanggap Kampret.
Kampret, juga
kebanyakan masyarakat yang lain, tidak akan tahu pasti selain hanya bisa
meraba-raba. Sebab kebanyakan figur yang menjadi kutu loncat ketika ditanya
jawabnya senada: “perbedaan prinsip”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang
perbedaan prinsip yang seperti apa.
Mengapa tidak ada
penjelasan? Apakah perbedaan pandangan politik kalau memang penting untuk
bangsa-negara tabu untuk dibuka? Lantas bagaimana rakyat tahu bahwa orang-orang
itu punya konsep pikiran yang layak didukung? Karena memang penyelenggaraan
pesta demokrasi di Indonesia jauh dari tradisi perang konsep dan pikiran.
Partai semestinya menawarkan ideologi dan pikiran untuk diperjuangkan bersama
dengan seluruh anggota dan konstituennya guna mencapai cita-cita bersama.
Pasal 1 ayat 1 UU No. 2
tahun 2008, tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa Partai politik adalah
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Dengan demikian partai politik
memiliki peran yang sangat vital dalam proses pendidikan politik bagi rakyat. Merujuk pada undang-undang tentang parpol, terdapat tiga
orientasi pendidikan politik. Pertama,
meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter
bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Namun, pada kenyataannya banyak
partai politik yang tidak menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan
politik kepada masyarakat. Jangankan pendidikan politik ke rakyat, ke anggota atau
kadernya sendiri saja tidak ada sistem dan mekanisme yang merepresentasikan
upaya pendidikan politik. Partai kemudian miskin kader unggulan. Maka tak aneh
jika jelang pemilu partai bukannya menawarkan kader unggulannya beserta konsep
pikiranya, melainkan jual formulir kandidasi.
“Parah! Benar-benar parah! Berarti
pemilu mendatang rakyat tidak hanya memilih kucing di dalam karung, tapi
memilih kucing dalam karung di tempat gelap. Salah-salah si kucing yang kita
pilih mencakar tubuh kita kemudian meloncat minggat tanpa kita ketahui ke mana
larinya,” cetus Kampret.
Jlitheng
Suparman
Dalang
Wayang Kampung Sebelah dan Wayang Climen
