TERJEBAK CITRA

Telah dimuat di Sub Rubrik LINCAK Harian SOLOPOS, edisi Minggu 14 Nopember 2010

Cool! Keren! Begitulah kira-kira kalau anak gaul bilang ketika mendengar ungkapan slogan Solo the spirit of Java. Sebuah slogan yang luar biasa indah bahkan sangat memenuhi syarat untuk dikatakan bombastis.

“Solo the spirit of Java itu maksudnya apa to, Lik?” pertanyaan itu nyelonong begitu saja dari mulut Kampret.

Karyo terhenyak. Ia tak menyangka akan menerima pertanyaan seperti itu. Orang tua yang biasanya ceplas-ceplos enteng jawab setiap pertanyaan tersebut kini terpaksa diam mengerutkan dahi.

“Iya, ya. Maksudnya apa, ya?” bukannya jawaban yang meluncur dari mulut Karyo tetapi malah menggumam turut bertanya.

Ditanya malah ikutan bertanya tidak hanya terjadi pada Karyo. Fenomena itu terjadi pula pada diri hampir semua orang atau warga kota Solo ketika berhadapan dengan slogan indah Solo the spirit of Java.

Bagi orang sebagaimana Karyo yang merasa belum pernah menemukan tulisan ataupun mendengar pembicaraan yang menjabarkan makna, maksud dan tujuan dari slogan Solo the spirit of Java itu, kiranya berhak meraba-raba menafsirkannya.

Kata kunci dari slogan itu adalah kata spirit yang kurang lebih maknanya adalah ‘ruh’, ‘jiwa’ atau ‘semangat’. Terjemahan bebas dalam kalimat sederhana lebih kurang berbunyi: “Solo adalah ruh Jawa”. Kata Jawa itu sendiri kiranya lebih mengacu kepada makna sebagai sebuah konsep kebudayaan, bukannya Jawa dalam pengertian secara geografis sebagai nama pulau. Dengan slogan itu kiranya dimaksudkan Kota Solo bercita-cita menjadi ruh yang memberi daya hidup bagi kebudayaan Jawa. Dengan kata lain Kota Solo menobatkan diri sebagai pilar utama penyangga eksistensi kebudayaan Jawa.

Bila memang makna dan maksud Solo the spirit of Java seperti disebutkan di atas, maka slogan tersebut memang semboyan atau cita-cita yang luhur dan mulia. Sesungguhnya banyak orang berharap demikian. Solo benar-benar diharapkan menjadi pusat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Jawa yang dapat menjadi kiblat atau sumber inspirasi bagi daerah-daerah lain yang secara geokultural berada di bawah payung besar kebudayaan Jawa.

“Solo ingin menjadi the spirit of Java hanyalah mimpi di siang bolong, Lik,” tukas Kampret.

“Kamu jangan asal sinis, Pret. Kamu tidak melihat betapa gigihnya perjuangan Pemerintah Kota Solo bekerjasama dengan para seniman dan budayawan untuk mengangkat citra Kota Solo sebagai kota budaya melalui beragam kegiatan seni-budaya,” sanggah Karyo.

“Halah! Lagi-lagi citra! Lagi-lagi citra! Kamu ini juga sudah terjebak pada politik pencitraan, Lik!” timpal Kampret.

Citra itu hanya wajah yang dipoles bedak dan gincu. Kebudayaan itu tidak sebatas kesenian, upacara adat atau artefak yang bernilai komoditas. Kebudayaan itu konsep nilai, sebuah tatacara hidup yang di dalamnya merangkum pranata, norma, etika, keyakinan, filosofi kebenaran dan kebaikan menurut kerangka pikir dan rasa orang Jawa.

Nah, kalau kita bicara citra, kita lihat saja perwajahan Kota Solo sekarang apakah mencerminkan kerangka pikir, cita rasa, tatacara hidup dan filosofi orang Jawa yang dibangun dan dikembangkan sekian abad lamanya?

Untuk mengurai jawab atas pertanyaan itu memang akan sangat panjang. Namun sinyal-sinyal ketidak-nyambungan perwajahan Kota Solo dengan slogan the spirit of Java dapat kita lihat dari perilaku pembangunan yang dikembangkan. Pembangunan kota yang mengarah ke pola kehidupan metropolis yang mengusung semangat individualis, liberalistik dan kapitalistik jelas bertentangan dengan semangat budaya Jawa yang mengutamakan kebersamaan dan kegotong-royongan.

Kemudian rusaknya ekologi budaya ditandai oleh maraknya bangunan gedung-gedung megah yang begitu pongah menenggelamkan kewibawaan Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran.

“Coba rasakan, Lik! Pembangunan kawasan ekonomi Ngarsopuro tanpa disadari telah menutup gerbang Pura Mangkunegaran. Saya khawatir, makin berkembangnya Ngarsopuro maka alun-alun Mangkunegaran hanya akan menjadi tempat parkir. Itu namanya sudah pelecehan situs budaya. Itukah Solo the spirit of Java?” tukas Kampret seraya beranjak melayani pelanggan parkir yang hendak mengambil motornya.

Ki Jlitheng Suparman

PILAR NEGARA

Kula nuwun...

Mohon ijin numpang menularkan sedikit kawruh kuno yang diwariskan oleh mbah-mbah saya. Ya etung-etung dari pada nganggur kok ya nggak ada jeleknya ngobrol ngalor-ngidul.

Saya sering dengar wejangan mbah-mbah saya melalui kisah pewayangan, bahwa ada lima hal yang menjadi pilar kokohnya kehidupan sebuah kerajaan atau negara, antara lain:

1. Sartriya, perangkat negara yakni raja dan ponggawa paling atas hingga yang terendah yang mengelola pemerintahan, politik, hukum dan hankam.
2. Brahmana, pemimpin agama yang mengelola aspek spiritual.
3. Dwija, guru (termasuk di dalamnya seniman/budayawan) yang mengelola aspek mental, moral dan intelektual masyarakat.
4. Sodagar, para pengusaha atau pedagang yang mengelola distribusi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
5. Among tani, yakni yang mengelola penyediaan kebutuhan bahan pangan dan sandang yang diperlukan oleh masyarakat.

Kelima pilar tersebut harus kokoh berdiri pada posisi masing-masing dan tidak boleh terjadi saling intervensi. Hal itu untuk menghindari tumpang-tindih beban kewajiban yang akan berakibat membiaskan dan mengacaukan pelaksanaan tugas masing-masing. Mengingat setiap bidang memiliki filosofi dan karakter spesifik yang pengelolaannya memerlukan bekal bakat profesionalitas yang spesifik pula. Bakat dan profesionalitasnya di jagad Sodagar, sampai mati pun tak bakal ia menguasai persoalan dunia Satriya. Bakat profesionalitasnya sebagai Dwija, sampai mati pun tak akan pernah mampu menguasai problematika kabrahmanan. Dan seterusnya, dan seterusnya.

Jika masing-masing pilar benar-benar berdiri pada posisinya, yang brahmana tidak mencampuri urusan politik, yang ksatria tak mencampuri urusan agama, yang guru tak berpikir untuk berdagang, yang sodagar tak berpikir jadi bupati, maka struktur negara akan benar-bernar diisi oleh ahlinya. Mental dan moral akan benar-benar terjaga, keadilan pun akan benar-benar ada, kesejahteran seluruh masyarakat pun niscaya bukan sekedar impian.

Akan tetapi bila yang terjadi sebaliknya, saling intervensi, atau saling lompat pagar, yang sodagar kepengin jadi bupati, yang ulama kepengin jadi politisi, yang satria kepengin jadi artis, yang petani ingin menjadi ulama, dan seterusnya, maka yang terjadi hanyalah kekacauan belaka. Mentalitas dan moralitas tak jelas ukurannya yang muncul kemudain hanyalah pembenaran-pembenaran, keadilan jangan lagi diharapkan karena yang muncul hanyalah keberpihakan, kesejahteran yang adil dan merata pun niscaya sebatas angan-angan karena yang berjalan adalah hukum rimba. Dan kiranya, inilah yang sedang berlangsung di kehidupan kita kini di INDONESIA... MERDEKA!

Salam,
Ki Jlitheng Suparman

REVIEW KEBUDAYAAN INDONESIA

Peradaban Indonesia dewasa ini mengalami kemunduran. Kepribadian dan kebesaran bangsa Indonesia semakin rapuh oleh karena penyelenggara negara tidak mampu mengawal keberlangsungan eksistensi kebudayaannya sendiri. Inferioritas bangsa Indonesia terhadap budaya dan nilai-nilai dari luar, terutama dari belahan dunia barat, benar-benar menggilas konsep nilai yang sudah dilahirkan dan dikembangkan oleh manusia Indonesia sendiri selama berabad-abad.

Kebudayaan yang dalam arti luas meliputi segala aspek perilaku dan usaha manusia dalam menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupannya, oleh negara dipersempit maknanya sebatas upacara adat, kesenian tradisional dan artefak. Kemudian paradigma kebudayan diletakkan sebagai kata benda, bukan sebagai kata kerja. Kebudayaan sebatas dimaknai sebagai produk bendawi dan punya nilai jual (komoditas). Kapitalisasi produk-produk kebudayaan tradisional yang dimotori oleh pariwisata senyatanya mengabaikan eksistensi produk-produk kebudayaan tersebut sebagai bagian dari sistem yang memproses konsep nilai.

Industri pariwisata memaksa masyarakat mengeksploitasi karya-karya budayanya sebagai mesin pendulang uang. Sebuah realitas yang tanpa disadari menutup ruang proses eksplorasi adat-budaya dan kesenian di masyarakat sebagai wahana meraih pencerahan yang pada gilirannya akan bermakna besar bagi pembinaan religiusitas, mentalitas dan moralitas setiap individu anggota masyarakat.

Negara benar-benar absen terhadap perlindungan dan pengelolaan kebudayaan. Negara yang memang menenggelamkan diri pada mitos kesejahteraan pisik-material menganggap persoalan mentalitas dan moralitas bukanlah urusannya. Tragisnya lagi negara tidak mau bertanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya urusan kesejahteraan kepada masing-masing pribadi rakyatnya.

Kompetisi perburuan mitos kesejahteraan pisik-material berlangsung sedemikian ketat dan keras. Kondisi tersebut tanpa disadari memasung potensi keluarga, komunitas kampung, dan komunitas tradisi sebagai instrument pelembagaan nilai. Proses pewarisan, pembelajaran maupun pengembangan konsep nilai menjadi mandeg, sikap dan perilaku manusia Indonesia menjadi kehilangan kharakter. Dekadensi moral kian berkembang karena sudah tidak ada lagi proses pelembagaan nilai di tubuh manusia Indonesia.

Ke depan Indonesia perlu meninjau kembali paradigma berkebudayaannya. Kebudayaan harus diletakkan sebagai kata kerja, yakni sebagai sebuah proses yang bersifat transformatif atas segala unsur kebudayaan dengan berbasis konsep nilai miliknya sendiri. Unsur nilai yang datang dari luar disikapi sebagai materi pengayaan dan penyempurnaan bagi kebudayaannya sendiri.

Dengan berbekal paradigma kebudayaan sebagai kata kerja selanjutnya Indonesia harus memiliki strategi kebudayaan yang jelas. Pancasila, Pasal 32 UUD 1945, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika sesungguhnya dapat diletakkan sebagai strategi kebudayaan Indonesia. Tinggal kemudian pemerintah Indonesia menerjemahkan ke dalam langkah-langkah politik praktis kebudayaan yang bermakna memberi perlindungan dan dukungan nyata terhadap proses pengelolaan kebudayaan masyarakat.

Yang tidak kalah penting dari semua itu, berkait dengan persoalan mentalitas dan moralitas, bagaimana negara mampu mengubah mitos kesejahteraan pisik-material menggantinya dengan mitos “kesejahteraan lahir-batin”. Mitos yang di era orde baru terungkapkan sebagai cita-cita “membangun manusia Indonesia seutuhnya”, walau kenyataanya sebatas pepesan kosong.

Dengan mitos kesejahteraan lahir-batin maka kompetisi tidak sebatas pada ranah pisik-material yang cenderung mengembangkan mental serakah dan korup, namun juga kompetitif di ranah mental-spiritual di mana rasa malu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebenaran dan kebaikan lahir dan bertumbuh-kembang.

Semoga.
18/12/2010
Jlitheng Suparman

FESTIVAL KAMPUNG

Tulisan ini telah dimuat di Sub Rubrik LINCAK Harian SOLOPOS 9 Januari 2011

Lik Karyo tersenyum geli melihat penampilan Kampret yang maunya rapi tapi malah tampak culun. “Wuih! Tumben rapi amat. Dari mana, Pret?” tanya Lik Karyo “Dari kelurahan, rapat Karang Taruna, Lik. Karang Taruna kita diminta mengirimkan grup kesenian untuk panggung Festival Kampung,” jawab Kampret seraya duduk di lincak di samping Lik Karyo.

“Acara apa itu?” tanya Lik Karyo lagi. “Katanya sebuah kegiatan untuk pengenalan sekaligus mengangkat potensi kampung-kampung di Solo, terutama potensi-potensi yang berhubungan dengan seni-budaya,” terang Kampret.

“Lha terus kampung kita mau ngeluarkan kesenian apa?”

“Belum tahu, Lik. Wong ini tadi baru mendengarkan penjelasan Pak Lurah dan masih meraba-raba kesenian apa yang bisa kita munculkan. Lha wong kita juga masih ragu-ragu apa di kelurahan kita masih ada kampung yang ngopeni kesenian,” jawab Kampret.

“Ah, kalau bicara pelestarian dan pengembangan seni dan budaya selalu saja terjebak pada panggung kesenian,” gumam Lik Karyo.

Terlepas dari benar tidaknya konsepsi “revolusi budaya” yang di lontarkan Walikota Solo, Joko Widodo, gagasan tersebut ada nilai positifnya memancing greget masyarakat Solo untuk mau bangkit bicara tentang kebudayaan.

Sekurang-kurangnya, seorang networker kebudayaan yang tinggal di Solo, Halim HD, baik melalui tulisan di mass media maupun dalam diskusi-diskusi di berbagai tempat, berpendapat bahwa kebudayaan kota pada dasarnya merupakan konfederasi kebudayaan kampung atau desa. Untuk merevolusi kebudayaan kota atau lebih nyaman dikatakan merevitalisasi kebudayaan kota, tiada jalan lain merevitalisasi kebudayaan di kampung-kampung.

Kiranya event Festival Kampung, juga berangkat dari sebagaimana diungkapkan oleh Halim HD. Namun sayang, penerjemahannya menjadi begitu naïf ketika potensi kebudayaan kampung sebatas dimaknai kesenian, di samping juga artefak dan kuliner, apa lagi kemudian diletakkan di atas panggung tunggal dan sentralistik. “Jika ingin menghidupkan kembali kebudayaan kampung semestinya tidak menghadirkan potensi kampung ke satu kegiatan secara terpusat, tetapi justru kegiatan itu yang semestinya hadir di kampung. Yang muncul hanya peristiwa kesenian, bukan peritiwa kebudayaan, Pret,” ucap Lik Karyo.

“Loh, apa bedanya, Lik?” tanya Kampret.

“Jelas beda. Dikatakan hanya peristiwa kesenian karena di balik panggung tidak terjadi proses apa-apa selain kegiatan teknis sekelompok panitia. Berbeda dengan peristiwa kebudayaan. Di balik pementasan kesenian ada jalinan peristiwa kebudayaan yang mengantar pementasan karena prosesnya ditangani oleh sekelompok masyarakat. Bayangkan panggung-panggung kesenian itu ada di kampung-kampung, dikerjakan oleh masyarakat kampung, maka di sana banyak jalinan peristiwa kebudayaan yang berlangsung. Di sana ada pembinaan, pewarisan dan pembelajaran nilai. Salah satu contoh, anak-anak akan belajar secara langsung tentang nilai kebersamaan dan gotong-royong. Begitu luas kompleksitas nilai yang bisa dipelajari anak-anak. Itu tidak akan terjadi pada perhelatan seni-budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan penanganannya diserahkan ke sekelompok panitia atau EO.”

“Lha terus enaknya gimana, Lik? Karang Taruna kita jadi ikut apa tidak?” tanya Kampret.

“Ya terserah kalian. Kalau memang punya kesenian ya ikut saja dari pada nanti dibilang nggak mau berpartisipasi. Tapi kalau nggak punya kesenian ya nggak usah mengada-ada membikin kesenian. Karena itu bukan potensi yang sesungguhnya tapi hanya akal-akalan sesaat.”

Kampret terdiam. “Yang mestinya kita sadari, Pret, pelestarian dan pengembangan seni budaya berikut nilai-nilainya tidak selesai hanya di atas panggung,” tukas Lik Karyo.

Jlitheng Suparman

SECUIL POTRET DI SUDUT FESTIVAL

Telah dimuat di Sub Rubrik Lincak Harian Solopos, Minggu 19 September 2010

Kota Solo semakin bersemangat mengenjot pencitraannya sebagai kota budaya. Salah satunya melalui kegiatan Festival. Banyak perhelatan berbentuk festival seni-budaya baik dalam skala lokal, nasional, bahkan hingga Internasional yang diselenggarakan. Konon salah satu tujuannya adalah sebagai wahana meningkatkan derajat ekonomi masyarakat.

“Tapi derajat ekonomi masyarakat yang mana? Yang jelas ya hanya derajat segelintir orang yang mengerjakan proyek itu saja,” gumam Kampret di atas lincak sambil mengunyah pisang goreng.

“Lho, kamu kok jadi sinis begitu?” tanya Lik Karyo sambil sekali julur dua potong tahu goreng tergenggam di tangan.

“Nggak sinis gimana?! Lihat ini! Makanan yang bertumpuk di atas lincak yang kita makan ini. Ini dagangan saya yang bubruk di festival internasional tadi malam,” ungkap Kampret kesal seraya menuding-nuding setumpuk makanan sisa jualan hik-nya semalam.

Apa yang dialami Kampret tersebut benar-benar sebuah potret kecil yang terselip di balik perhelatan-perhelatan besar yang terselenggara di kota Solo. Festival-festival dalam berbagai skala itu memang benar-benar sukses, baik dari sisi acara maupun pengunjung. Namun sayang kesuksesan itu tidak menyentuh kehidupan pedagang kecil, terutama para pedagang kaki lima.

Dari sekian kali kegiatan festival yang terselenggara, tampak sekali kesan bahwa penyelenggara melalui panitianya sebatas berpikir kepentingan kesuksesan acara itu sendiri. Kepentingan-kepentingan di luar itu tampak terabaikan, termasuk kepentingan menyangkut peluang usaha bagi pedagang kecil.

Bahkan ada kecenderungan menyingkirkan keberadaan pedagang kecil tersebut dari kegiatan. Terbukti setiap kali para pedagang kecil berusaha mendekat ke area perhelatan di sana telah berdiri tegap satuan polisi Pamong Praja atau satuan keamanan lain yang dengan begitu tegasnya mengusir mereka agar menjauh.

“Bukankah yang mengelola beragam acara festival di Solo itu para seniman budayawan yang selama ini berteriak tentang nasib orang kecil? Tetapi mengapa ketika diserahi mengelola acara besar kemudian mereka justru melupakan orang kecil?” Lik Karyo bertanya-tanya.

Kampret hanya menggeleng tak habis pikir. Yang dia tahu, bahwa desain acara yang dirancang memang tidak menyertakan ruang dan peluang bagi kaum pedagang kecil. Dari desain tata ruang saja tampak sekali bahwa kegiatan itu hanya berorientasi kepada acara dan pengunjung. Bagaimana penataan panggung yang strategis dan bagaiman penyediaan arena yang cukup untuk menampung penonton.

Penyelenggaraan karnaval-karnaval pun begitu. Penyelenggara seakan hanya tahu membuat rute menutup jalan dan meletakkan panggung bagi pejabat dan tamu undangan. Bagi masyarakat penonton dan pedagang kecil ya terserah putuskan sendiri mau ambil posisi berhimpit-himpitan di mana. Menonton tidak nyaman, ya itu konsekuensi tontonan gratis. Berdagang tak laku ya itu resiko modal kecil.

“Mungkin pedagang kecil seperti saya ini memang dianggap sampah yang hanya akan mengotori keindahan dan kemegahan festival,” keluh Kampret.

Keluh-kesah Kampret itu sebenarnya tak perlu terdengar ketika kita mau menyisakan ruang pikir sedikit untuk mereka. Keberadaan pedagang kecil, terutama kaki lima seperti hik, gerobak rokok, dan sebagainya yang tampilannya memang teramat sederhana dan cenderung kumuh tersebut kiranya dapat tidak dikesankan sebagaimana sampah, tapi sebaliknya disikapi sebagai bumbu. Konon dalam dunia seni ada ungkapan bahwa indah tidak mesti bersih, megah tak harus mewah.

Mengingat hampir seluruh penyelenggaran event besar di kota Solo dewasa ini tak lepas dari keterlibatan para seniman-budayawan, pada hematnya mesti ada pemikiran untuk mengantisipasi bolong-bolong yang justru menodai tujuan mulia kegiatan tersebut. Kiranya tak ada yang meragukan kepiawaian para seniman-budayawan di Solo dalam menyiasati kondisi demi meraih kepentingan bersama.

“Cuma pertanyaannya, masih tersisa atau tidak ruang perhatian dan semangat kejuangan para seniman-budayawan itu bagi kaum lemah seperti kita ini, Pret,” ungkap Lik Karyo bergegas beranjak dari lincak oleh lambaian tangan pelanggan yang memerlukan jasa becaknya.



PROFIL WAYANG KAMPUNG SEBELAH

LATAR KARYA

Pada pertengahan tahun 2001, sekelompok seniman Solo melahirkan genre wayang baru yang dinamakan Wayang Kampung Sebelah. Boneka wayangnya terbuat dari kulit berbentuk manusia yang distilasi. Tokoh-tokohnya, seperti halnya masyarakat kampung yang plural, terdiri dari penarik becak, bakul jamu, preman, pelacur, pak RT, pak lurah, hingga pejabat besar kota.

Penciptaan pertunjukan Wayang Kampung Sebelah berangkat dari keinginan untuk membuat format pertunjukan wayang yang dapat mengangkat realitas kehidupan masyarakat sekarang secara lebih lugas dan bebas tanpa harus terikat oleh norma-norma estetik yang rumit seperti halnya wayang klasik. Dengan menggunakan medium bahasa percakapan sehari-hari, baik bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia, maka pesan-pesan yang disampaikan lebih mudah ditangkap oleh penonton. Isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat masa kini, baik yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, merupakan sumber inspirasi penyusunan cerita. Wayang Kampung Sebelah juga dapat melayani pesanan (tema) lakon dengan catatan sejauh tidak bertentangan dengan asas kebenaran dan keadilan.

FORMAT PERTUNJUKAN

Mengangkat persoalan-persoalan yang serius tidak harus dengan cara ungkap yang serius merupakan karakter pertunjukan Wayang Kampung Sebelah. Muatan sinisme, satire, hingga kritikan tajam yang begitu dominan dalam pertunjukan ini dikemas secara segar penuh humor, baik melalui format alur, penokohan, dialog maupun syair lagu iringan.

Pertunjukan Wayang Kampung Sebelah tidak menggunakan iringan gamelan, melainkan menggunakan iringan musik. Lagu-lagu iringannya lebih banyak menyajikan lagu-lagu karya cipta musisi Wayang Kampung Sebelah sendiri untuk memperkuat karakter pertunjukan. Berdasarkan instrumentasi dan aransemennya, bentuk musik iringan Wayang Kampung Sebelah termasuk kategori musik alternatif. Guna lebih memperkuat aspek entertainment-nya dapat dihadirkan bintang tamu artis penyanyi / pelawak yang populer.

Dalam pertunjukan Wayang Kampung Sebelah, kisah di depan layar bukanlah semata-mata milik dalang. Pemusik maupun penonton berhak menimpali dialog maupun ungkapan-ungkapan dalang. Dalam setiap adegan sangat dimungkinkan berlangsungnya diskusi antara tokoh wayang, dalang, pemain musik, maupun penonton. Bahkan untuk kepentingan tertentu dapat dihadirkan nara sumber untuk melakukan diskusi membahas suatu persoalan sesuai tema yang disajikan.

DURASI PERTUNJUKAN

Pertunjukan Wayang Kampung Sebelah berdurasi sekitar 3 – 4 jam. Untuk kepentingan / kondisi tertentu, dapat juga menyajikan pertunjukan dalam durasi kurang dari 60 menit.

PENUTUP

Wayang Kampung Sebelah adalah sebuah karya seni pertunjukan baru yang kelahirannya diharapkan dapat mewarnai dan memperkaya khasanah seni budaya bangsa, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral komunitas ini untuk ikut serta menyuarakan / mewacanakan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, demi menuju kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih baik. Kami hanya mencipta. Untuk kehidupannya maupun bermaknanya bagi kehidupan, Wayang Kampung Sebelah sangat tergantung kepada uluran perhatian dan dukungan dari pihak lain.

salam budaya,

Ki Jlitheng Suparman